Halaman

Oleh. T. Rubby Irfansyah, SHI, M.Hum

Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan salah satu persoalan lingkungan paling serius yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO₂), menyebabkan peningkatan suhu bumi dan berbagai perubahan pada sistem iklim. Dalam konteks tersebut, ekosistem pesisir memiliki peranan penting karena mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Salah satu ekosistem pesisir yang memiliki kemampuan tersebut adalah hutan mangrove.

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan karbon biru (blue carbon) karena memiliki kawasan mangrove yang sangat luas. Data Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare mangrove dan mencakup lebih dari 20 persen kawasan mangrove dunia. Ekosistem tersebut juga menyimpan sekitar 3,14 miliar ton CO₂ dalam bentuk karbon biru.¹

Karbon dalam ekosistem mangrove tidak hanya tersimpan pada batang, cabang, daun, dan akar tumbuhan, tetapi juga dalam jumlah besar pada sedimen di bawahnya. Kondisi inilah yang menjadikan mangrove berbeda dari banyak ekosistem daratan dan membuatnya penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim.

Mangrove sebagai Ekosistem Karbon Biru

Istilah karbon biru merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut dan pesisir, terutama mangrove dan padang lamun. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), biomassa dan sedimen pada ekosistem mangrove dan lamun dapat menyimpan karbon beberapa kali lebih besar dibandingkan vegetasi daratan.²

Proses penyimpanan karbon pada mangrove dimulai melalui fotosintesis. Tumbuhan mangrove menyerap CO₂ dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bahan organik. Sebagian karbon tersebut digunakan untuk pertumbuhan batang, daun, dan akar. Ketika bagian tumbuhan mati dan jatuh ke permukaan tanah, material organik kemudian terakumulasi dan sebagian tersimpan dalam sedimen.

Lingkungan mangrove yang tergenang secara berkala oleh air laut menyebabkan kondisi sedimen relatif rendah oksigen. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses penguraian bahan organik sehingga karbon dapat tersimpan dalam sedimen dalam waktu yang panjang.

Dengan demikian, kemampuan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon yang hidup di atas permukaan tanah, tetapi juga oleh kondisi dan kedalaman sedimennya.

Besarnya Simpanan Karbon Mangrove Indonesia

Besarnya karbon yang tersimpan dalam mangrove berbeda-beda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis mangrove, ukuran dan umur pohon, kerapatan vegetasi, karakteristik sedimen, salinitas, serta kondisi lingkungan.

Penelitian di beberapa kawasan mangrove Sulawesi Utara menunjukkan variasi simpanan karbon yang cukup besar. Di Ratatotok, simpanan karbon tercatat sekitar 343,85 Mg C/ha; di Pulau Lembeh 254,35 Mg C/ha; di Kema 387,95 Mg C/ha; dan di Sangihe mencapai 594,83 Mg C/ha. Lebih dari 59 persen simpanan karbon pada lokasi-lokasi tersebut berada di dalam sedimen.³

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sedimen merupakan komponen yang sangat penting dalam penghitungan karbon mangrove. Oleh sebab itu, perlindungan mangrove tidak cukup hanya dengan mempertahankan pohon yang berada di permukaan, tetapi juga harus menjaga agar sedimen yang menyimpan karbon tidak terganggu.

Penelitian lain di Muara Gembong, Teluk Jakarta, memperkirakan rata-rata biomassa mangrove sebesar 258,81 Mg/ha dengan kandungan karbon sekitar 119,97 Mg C/ha. Kerusakan akibat tekanan antropogenik, abrasi, hama, dan sampah dapat mengurangi fungsi ekologis kawasan tersebut.⁴

Sementara itu, penelitian pada mangrove pesisir utara Kabupaten Cirebon yang dilakukan pada 2025 menunjukkan bahwa kandungan karbon sangat dipengaruhi oleh jenis mangrove, diameter batang, umur vegetasi, serta karakteristik sedimen.⁵

Sedimen: Gudang Karbon Mangrove

Salah satu keistimewaan ekosistem mangrove adalah kemampuannya menyimpan karbon dalam sedimen. Karbon yang berasal dari daun, akar, ranting, dan organisme lainnya dapat tertimbun di dasar ekosistem mangrove dan tersimpan dalam waktu yang panjang.

Hal ini membuat kerusakan mangrove menjadi persoalan yang lebih kompleks. Ketika mangrove ditebang atau kawasan pesisir dikonversi menjadi tambak, permukiman, industri, atau penggunaan lainnya, bukan hanya vegetasinya yang hilang. Sedimen yang selama bertahun-tahun menyimpan karbon juga dapat mengalami gangguan.

Penelitian yang membandingkan kawasan mangrove alami dengan kawasan yang pernah mengalami alih fungsi menunjukkan bahwa kawasan yang telah terdegradasi memiliki simpanan karbon yang lebih rendah. Pada kawasan alami yang diteliti, simpanan karbon berada pada kisaran 427,54–606,92 Mg C/ha, sedangkan kawasan rehabilitasi yang pernah mengalami alih fungsi memiliki kisaran 94,92–265,26 Mg C/ha.⁶

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mencegah kerusakan mangrove pada dasarnya juga merupakan tindakan untuk menjaga karbon yang telah tersimpan di dalam ekosistem.

Mangrove dan Mitigasi Perubahan Iklim

Mangrove mempunyai dua fungsi utama dalam konteks perubahan iklim. Pertama, mangrove menyerap CO₂ melalui proses fotosintesis. Kedua, mangrove menyimpan karbon dalam biomassa dan sedimen sehingga karbon tidak langsung kembali ke atmosfer.

Karena itu, konservasi mangrove dapat menjadi salah satu strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam (nature-based solution). Pemerintah Indonesia juga semakin menempatkan karbon biru sebagai bagian dari kebijakan iklim nasional.

Pada 2026, KKP menyatakan bahwa Indonesia sedang memperkuat implementasi Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2025–2030. Rencana tersebut diarahkan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove serta padang lamun sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.⁷

KKP pada April 2026 juga memproyeksikan bahwa ekosistem karbon biru Indonesia yang bersumber dari mangrove dan padang lamun berpotensi menyerap sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun.

Ancaman terhadap Karbon Mangrove

Potensi penyimpanan karbon yang besar tidak berarti mangrove bebas dari ancaman. Sebaliknya, kawasan mangrove di Indonesia menghadapi berbagai tekanan, seperti konversi lahan, pembangunan pesisir, pertambakan, pencemaran, penebangan, abrasi, dan perubahan kondisi lingkungan.

Kerusakan mangrove memiliki konsekuensi ganda. Pertama, kemampuan ekosistem untuk menyerap karbon baru menjadi berkurang. Kedua, karbon yang sebelumnya tersimpan dalam biomassa dan sedimen berpotensi dilepaskan kembali ke lingkungan.

Dengan kata lain, mangrove yang rusak bukan hanya kehilangan fungsi sebagai penyerap karbon, tetapi juga dapat menjadi sumber emisi apabila karbon yang tersimpan mengalami pelepasan.

Karena itu, pendekatan pengelolaan mangrove seharusnya tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon baru. Perlindungan terhadap mangrove yang masih sehat merupakan langkah yang sangat penting karena karbon yang sudah tersimpan selama puluhan bahkan ratusan tahun tidak dapat digantikan secara cepat hanya dengan menanam bibit baru.

Konservasi dan Restorasi Mangrove

Upaya menjaga karbon mangrove di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama.

Pertama, konservasi, yaitu mempertahankan kawasan mangrove yang masih dalam kondisi baik. Konservasi penting karena mangrove alami memiliki cadangan karbon yang sudah terbentuk dalam waktu lama.

Kedua, restorasi, yaitu mengembalikan fungsi ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan. Restorasi harus dilakukan berdasarkan karakteristik ekologis lokasi. Penanaman mangrove tidak seharusnya hanya mengejar jumlah bibit, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian jenis, hidrologi, sedimen, salinitas, dan kondisi pasang surut.

Ketiga, pengelolaan berbasis masyarakat. Masyarakat pesisir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan ekosistem mangrove. Karena itu, perlindungan mangrove perlu melibatkan masyarakat melalui pengembangan ekonomi yang tidak merusak ekosistem, seperti perikanan berkelanjutan, ekowisata, serta pemanfaatan hasil mangrove secara terbatas dan bertanggung jawab.

Karbon Mangrove dan Nilai Ekonomi

Selain mempunyai nilai ekologis, karbon mangrove juga memiliki potensi ekonomi. Karbon yang tersimpan dalam ekosistem dapat menjadi bagian dari instrumen ekonomi karbon apabila memenuhi standar pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh, penelitian di Kecamatan Kema, Sulawesi Utara, memperkirakan rata-rata simpanan karbon mangrove sebesar 133,76 ± 25,70 Mg C/ha. Penelitian tersebut juga menghitung potensi nilai ekonomi dari simpanan karbon berdasarkan skenario pasar tertentu.⁹

Namun, nilai ekonomi karbon seharusnya tidak menjadi satu-satunya alasan untuk melindungi mangrove. Mangrove mempunyai berbagai jasa ekosistem lain, seperti melindungi pantai dari abrasi, menjadi habitat ikan dan biota laut, mendukung mata pencaharian masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan pesisir.

Oleh karena itu, karbon sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu komponen dari nilai keseluruhan ekosistem mangrove.

Tantangan Pengelolaan Karbon Mangrove di Indonesia

Tantangan terbesar dalam pengelolaan karbon mangrove adalah memperoleh data yang akurat dan konsisten. Pengukuran karbon harus memperhatikan biomassa di atas permukaan, biomassa bawah permukaan, serasah, serta karbon organik dalam sedimen.

Selain itu, setiap kawasan memiliki karakteristik ekologis yang berbeda. Oleh karena itu, angka stok karbon dari satu lokasi tidak dapat begitu saja digunakan untuk menggambarkan seluruh mangrove Indonesia.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa proyek karbon benar-benar memberikan manfaat ekologis dan sosial. Program karbon mangrove harus menghindari praktik greenwashing, memastikan hak masyarakat pesisir, serta menjamin bahwa perlindungan dan restorasi benar-benar menghasilkan tambahan manfaat iklim yang dapat dibuktikan.

Dengan demikian, pengembangan karbon biru perlu didukung oleh data ilmiah, transparansi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat.

Kesimpulan

Mangrove Indonesia merupakan salah satu aset ekologis penting dalam menghadapi perubahan iklim. Ekosistem ini mampu menyerap CO₂ melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam biomassa maupun sedimen. Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare mangrove dan merupakan salah satu negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia.¹⁰

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah karbon yang tersimpan dalam mangrove dapat mencapai ratusan megagram karbon per hektare, dengan sedimen sering kali menjadi komponen penyimpanan yang sangat besar. Karena itu, kerusakan mangrove tidak hanya menyebabkan hilangnya vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu cadangan karbon yang telah terakumulasi dalam sedimen.

Pengelolaan mangrove Indonesia perlu diarahkan pada prinsip melindungi yang masih baik, memulihkan yang rusak, dan mengelola secara berkelanjutan. Konservasi mangrove bukan sekadar program penghijauan pesisir, tetapi merupakan bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada akhirnya, menjaga mangrove berarti menjaga salah satu “bank karbon” alami Indonesia. Semakin baik mangrove dipertahankan, semakin besar peluang Indonesia untuk mempertahankan karbon yang telah tersimpan sekaligus meningkatkan kemampuan ekosistem pesisir dalam menyerap karbon di masa depan.

Catatan: Saya membedakan istilah stok/simpanan karbon (karbon yang sudah tersimpan dalam ekosistem) dengan penyerapan karbon (karbon yang diambil dari atmosfer dalam suatu periode). Keduanya sering tercampur dalam tulisan tentang mangrove, padahal secara ilmiah berbeda.

APA: Irfansyah, TR., "Karbon dalam Ekosistem Mangrove di Indonesia: Potensi, Peran, dan Tantangan Pengelolaannya", in KABIRA, (Medan: Yayasan Konservasi Biru Hijau, 2026).

Oleh T. Rubby Irfansyah, SHI, MHum.

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang berulang di Indonesia dan memiliki dimensi ekologis, sosial, ekonomi, kesehatan, serta hukum. Karhutla tidak hanya menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan kerusakan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan pencemaran udara, emisi gas rumah kaca, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerugian ekonomi. Persoalan karhutla menjadi semakin kompleks ketika kebakaran terjadi pada ekosistem gambut karena api dapat menyebar di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia serta menilai tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, regulasi perlindungan ekosistem gambut, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Meskipun demikian, efektivitas regulasi sangat bergantung pada pengawasan, koordinasi antarlembaga, kepatuhan pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat, dan konsistensi penegakan hukum. Pengendalian karhutla karena itu perlu bergeser dari paradigma reaktif berupa pemadaman menuju tata kelola preventif berbasis ekosistem, masyarakat, teknologi peringatan dini, dan pertanggungjawaban hukum yang efektif.

Kata kunci: kebakaran, karhutla, regulasi, hukum, gambut.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan kawasan hutan tropis dan ekosistem gambut yang memiliki fungsi strategis bagi keseimbangan lingkungan. Hutan berfungsi sebagai habitat keanekaragaman hayati, penyimpan karbon, pengatur tata air, sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Namun, fungsi tersebut menghadapi ancaman serius dari kebakaran hutan dan lahan.

Karhutla berbeda dari bencana lingkungan yang semata-mata bersifat alamiah. Dalam berbagai peristiwa, kebakaran berkaitan dengan interaksi antara kondisi iklim, kekeringan, karakteristik lahan, perubahan penggunaan lahan, serta aktivitas manusia. Pembukaan dan pengolahan lahan menggunakan api menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus dalam regulasi Indonesia.

Dampak karhutla juga tidak berhenti pada kawasan yang terbakar. Asap dapat menyebar ke wilayah yang sangat luas, menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, transportasi, pendidikan, serta aktivitas ekonomi. Kebakaran pada lahan gambut menghasilkan persoalan lebih berat karena lapisan gambut yang mengering dapat terbakar hingga ke bawah permukaan tanah. Penjelasan PP Nomor 57 Tahun 2016 bahkan menempatkan persoalan kebakaran gambut sebagai salah satu alasan penting penguatan tata kelola ekosistem gambut.

Oleh karena itu, karhutla harus dilihat tidak hanya sebagai persoalan kebencanaan, melainkan juga persoalan tata kelola lingkungan dan hukum. Pertanyaan pentingnya bukan sekadar bagaimana memadamkan kebakaran, tetapi bagaimana hukum mencegah kebakaran, menentukan tanggung jawab, dan memastikan setiap pihak menjaga wilayah yang berada dalam penguasaannya.

Artikel ini membahas pertanyaan utama: bagaimana kerangka regulasi karhutla di Indonesia terhadap tata kelola, agar dapat meningkatkan efektivitas pencegahan karhutla.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, ekosistem gambut, serta penanggulangan karhutla. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik mengenai kebakaran hutan, tata kelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi struktur regulasi, kewajiban para aktor, pola penegakan hukum, serta kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya.

3. Karhutla sebagai Persoalan Ekologis dan Tata Kelola

Karhutla dapat dipahami sebagai peristiwa terbakarnya kawasan hutan dan/atau lahan yang menyebabkan kerusakan terhadap fungsi ekologis maupun sosial-ekonomi suatu wilayah. Dalam perspektif lingkungan, dampak tersebut setidaknya mencakup kerusakan vegetasi, kematian flora dan fauna, penurunan kualitas tanah, gangguan hidrologi, peningkatan emisi karbon, serta pencemaran udara.

Karhutla pada ekosistem gambut memiliki karakteristik khusus. Gambut menyimpan material organik dalam jumlah besar. Ketika kondisi hidrologisnya terganggu dan gambut menjadi kering, bahan organik tersebut mudah terbakar. Api dapat merambat di bawah permukaan sehingga pemadaman menjadi lebih sulit.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemadaman saja tidak cukup. Pengendalian karhutla harus dimulai dari pengelolaan bentang alam, perlindungan fungsi hidrologis gambut, pengendalian pembukaan lahan, kesiapsiagaan masyarakat dan pelaku usaha, serta sistem deteksi dini.

Dalam kerangka tata kelola lingkungan, terdapat tiga aktor utama: negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah berfungsi menetapkan norma, melakukan pengawasan, mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan, serta melakukan penegakan hukum. Pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian serta menyediakan sumber daya pengendalian kebakaran. Masyarakat sekaligus merupakan kelompok yang harus dilindungi dan aktor penting dalam sistem pencegahan berbasis lokal.

4. Kerangka Regulasi Karhutla di Indonesia

4.1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan fondasi utama hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang tersebut tetap berlaku tetapi telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Salah satu norma penting dalam konteks karhutla adalah larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU PPLH. Undang-undang ini juga menyediakan tiga jalur pertanggungjawaban, yaitu administratif, perdata, dan pidana.

Keberadaan beberapa jalur tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan karakter perbuatan, akibat lingkungan, tanggung jawab pelaku, serta bukti yang ditemukan dalam proses penegakan hukum.

4.2 Undang-Undang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi landasan penting dalam perlindungan kawasan hutan dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Regulasi kehutanan secara prinsip melarang tindakan pembakaran hutan di luar kondisi yang dibenarkan menurut ketentuan hukum.

Pengaturan kehutanan penting karena karhutla bukan hanya menyebabkan pencemaran, tetapi juga dapat merusak fungsi kawasan hutan dan menghilangkan sumber daya hayati di dalamnya.

4.3 Undang-Undang Perkebunan

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga memberikan pengaturan yang sangat relevan. Pasal 56 secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Selain itu, pelaku usaha diwajibkan memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak baru muncul setelah kebakaran terjadi. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab preventif untuk membangun kapasitas pencegahan dan pengendalian kebakaran sejak awal.

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001

PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan merupakan salah satu regulasi yang secara khusus mengatur persoalan karhutla.

Peraturan tersebut masih berstatus berlaku dan mengatur aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan serta pembagian tanggung jawab dalam pengendalian dampak kebakaran.

Keberadaan PP ini penting karena menempatkan karhutla sebagai persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan, bukan semata-mata kejadian kebencanaan.

4.5 Perlindungan Ekosistem Gambut

Perlindungan gambut diatur antara lain melalui PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang kemudian diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

Penguatan regulasi gambut berkaitan erat dengan pengalaman kebakaran besar. Penjelasan PP Nomor 57 Tahun 2016 menyebut bahwa hingga Oktober 2015 kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 1,7 juta hektare dan menggarisbawahi besarnya persoalan kebakaran pada lahan gambut.

Kebijakan gambut karena itu berorientasi tidak hanya terhadap penggunaan lahan, tetapi juga pemeliharaan fungsi hidrologis. Pencegahan pengeringan gambut merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko kebakaran.

4.6 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi instrumen koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri serta pihak terkait lainnya.

Inpres ini berlaku sejak 28 Februari 2020 dan menggantikan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015.

Instruksi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla memerlukan pendekatan lintas sektor. Pemerintah daerah antara lain diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan, mengoptimalkan fungsi badan penanggulangan bencana daerah, mengalokasikan anggaran serta memastikan pelaku usaha memiliki sumber daya untuk menghadapi kebakaran.

5. Model Penanggulangan Karhutla

Secara konseptual, pengendalian karhutla dapat dibagi menjadi tiga tahap.

Pertama, pencegahan. Pencegahan merupakan tahap paling penting karena biaya ekologis dan ekonomi pemadaman jauh lebih besar dibandingkan pengurangan risiko sebelum kebakaran terjadi. Pencegahan dapat dilakukan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, pengelolaan bahan bakar vegetasi, pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan infrastruktur air, perlindungan gambut serta pendidikan masyarakat.

Regulasi teknis pengendalian karhutla bahkan memasukkan pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan risiko, kesiapsiagaan, peringatan dini dan patroli sebagai bagian penyelenggaraan pencegahan.

Kedua, penanggulangan dan pemadaman. Ketika kebakaran terjadi, respons harus dilakukan sedini mungkin. Pemadaman darat merupakan instrumen dasar, sedangkan pemadaman udara dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Ketiga, pemulihan. Setelah kebakaran, penanganan tidak dapat berhenti ketika api padam. Ekosistem yang rusak memerlukan rehabilitasi atau restorasi untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

Dengan demikian, paradigma penanggulangan yang ideal adalah:

pencegahan → deteksi dini → respons cepat → penegakan hukum → pemulihan ekosistem.

6. Pertanggungjawaban Hukum

Penegakan hukum karhutla dapat ditempuh melalui pendekatan administratif, perdata, dan pidana.

6.1 Sanksi Administratif

Sanksi administratif penting karena pemerintah tidak harus selalu menunggu terjadinya tindak pidana. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban lingkungan dapat direspons melalui instrumen pengawasan dan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Pada tingkat teknis, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan pengawasan dan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup.

Orientasi sanksi administratif bukan hanya menghukum, tetapi mendorong pemulihan kepatuhan dan mencegah kerusakan yang semakin besar.

6.2 Pertanggungjawaban Perdata

Hukum lingkungan juga memungkinkan tuntutan ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Dalam konteks karhutla, instrumen perdata mempunyai nilai strategis karena kerugian akibat kebakaran sering kali tidak hanya dialami individu tetapi juga berupa kerusakan ekosistem.

6.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir sekaligus memberikan efek jera terhadap pembakaran yang memenuhi unsur tindak pidana.

Namun efektivitas pidana sangat tergantung pada pembuktian. Penegak hukum perlu mampu menghubungkan lokasi kebakaran, perbuatan atau kelalaian, pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan area, kerusakan lingkungan, dan pertanggungjawaban pelaku.

Karena karhutla dapat melibatkan individu maupun badan usaha, penegakan hukum juga harus mampu menghadapi struktur pertanggungjawaban korporasi.

7. Tantangan Implementasi Regulasi

Persoalan utama karhutla Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata kekurangan regulasi. Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif luas. Tantangan lebih besar terletak pada implementasinya.

Pertama adalah fragmentasi kewenangan. Pengelolaan hutan, perkebunan, lingkungan, kebencanaan dan pemerintahan daerah melibatkan banyak institusi. Tanpa koordinasi yang jelas, terdapat risiko tumpang tindih kewenangan.

Kedua adalah ketidakseimbangan antara penanggulangan dan pencegahan. Kebijakan publik sering memperoleh perhatian besar ketika kebakaran telah meluas. Padahal investasi pada pencegahan, patroli, pengelolaan gambut dan pemberdayaan masyarakat dapat menghasilkan manfaat yang lebih berkelanjutan.

Ketiga adalah pengawasan korporasi dan konsesi. Pelaku usaha yang mengelola area luas seharusnya mempunyai sistem pencegahan kebakaran yang proporsional dengan tingkat risiko wilayahnya.

Keempat adalah persoalan sosial ekonomi masyarakat. Larangan membakar perlu disertai alternatif teknologi dan pembiayaan pembukaan lahan tanpa bakar. Regulasi yang hanya berorientasi pada larangan tanpa menyediakan pilihan yang realistis berisiko menghadapi persoalan implementasi di tingkat lokal.

Kelima adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Musim kering panjang dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap kebakaran. Karena itu, sistem pengendalian harus semakin berbasis data iklim dan prediksi risiko.

8. Dari Fire Fighting menuju Fire Prevention

Salah satu perubahan paradigma yang diperlukan adalah berpindah dari pendekatan fire fighting menuju fire prevention.

Fire fighting menempatkan pemerintah dalam posisi reaktif: api muncul, baru sumber daya dikerahkan. Sementara paradigma fire prevention bekerja sejak sebelum munculnya api.

Model tersebut dapat dibangun dengan lima unsur:

Deteksi dini – pencegahan berbasis desa – tata kelola gambut – kepatuhan korporasi – penegakan hukum.

Pemantauan titik panas melalui satelit dapat menjadi alat identifikasi dini, tetapi informasi tersebut harus diikuti verifikasi lapangan dan respons yang cepat. Data tidak mempunyai nilai pencegahan jika tidak berujung pada tindakan.

Masyarakat juga harus ditempatkan sebagai aktor utama. Program seperti Masyarakat Peduli Api dan patroli berbasis desa dapat dikembangkan lebih jauh menjadi sistem tata kelola risiko berbasis komunitas.

9. Analisis Kritis terhadap Regulasi Karhutla

Secara normatif, struktur regulasi Indonesia dapat dikatakan relatif memadai. Namun terdapat persoalan yang dapat disebut implementation gap, yaitu jarak antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Di satu sisi, hukum melarang pembakaran dan mewajibkan pengendalian kebakaran. Di sisi lain, karhutla tetap berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman sanksi.

Efektivitas regulasi dapat dirumuskan secara sederhana:

Regulasi efektif = norma yang jelas + pengawasan + kapasitas institusi + kepatuhan + penegakan hukum + partisipasi masyarakat.

Apabila salah satu unsur tersebut lemah, keberadaan regulasi tidak otomatis menghentikan karhutla.

Selain itu, kebijakan karhutla harus membedakan antara kebakaran yang terkait dengan aktivitas usaha skala besar, kelalaian, pembakaran disengaja, serta praktik tradisional masyarakat dalam kondisi tertentu. Pendekatan hukum yang terlalu seragam dapat mengabaikan konteks sosial.

Karena itu, prinsip keadilan ekologis perlu masuk dalam tata kelola karhutla. Beban pencegahan dan pertanggungjawaban seharusnya proporsional dengan kemampuan aktor, luas wilayah yang dikuasai, tingkat risiko aktivitas, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.

10. Rekomendasi Kebijakan

Penguatan tata kelola karhutla sebaiknya dilakukan melalui integrasi regulasi dan basis data antarinstansi. Informasi titik panas, konsesi, tutupan lahan, karakteristik gambut dan hasil patroli perlu diintegrasikan agar proses pengawasan dan penegakan hukum lebih cepat.

Pemerintah juga perlu memperkuat indikator kinerja berbasis pencegahan. Keberhasilan kebijakan tidak semestinya diukur terutama dari jumlah operasi pemadaman, tetapi dari kemampuan menekan kejadian kebakaran serta luas area yang terbakar.

Untuk wilayah gambut, pendekatan hidrologis harus menjadi prioritas. Pembasahan kembali, pengelolaan muka air dan restorasi ekosistem perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pencegahan kebakaran.

Pelaku usaha perlu diwajibkan membangun sistem manajemen risiko kebakaran yang dapat diaudit. Kepemilikan sarana tidak cukup; harus diuji apakah personel, prosedur operasional dan alat benar-benar berfungsi.

Pada tingkat masyarakat, kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar harus dibarengi dukungan teknologi, peralatan, pendampingan dan insentif ekonomi.

Terakhir, penegakan hukum perlu diarahkan tidak semata-mata untuk menghukum setelah kebakaran, tetapi menciptakan deterrent effect agar pelaku usaha maupun individu mempunyai insentif kuat untuk melakukan pencegahan.

11. Kesimpulan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan lingkungan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemadaman. Karhutla berhubungan dengan pengelolaan hutan, perkebunan, gambut, tata ruang, perilaku masyarakat, aktivitas korporasi, kebencanaan dan perubahan iklim.

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup luas, terutama melalui UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan, PP Nomor 4 Tahun 2001, regulasi perlindungan gambut serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

Permasalahan utama terletak pada bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan secara konsisten. Karena itu, tata kelola karhutla harus bergerak dari paradigma pemadaman menuju pencegahan. Pengelolaan gambut, sistem peringatan dini, partisipasi masyarakat, tanggung jawab korporasi, pengawasan serta penegakan hukum harus ditempatkan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Karhutla pada akhirnya bukan hanya persoalan api, melainkan persoalan bagaimana negara, dunia usaha dan masyarakat mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Keberhasilan Indonesia mengendalikan karhutla akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjadikan hukum lingkungan bukan sekadar aturan tertulis, tetapi instrumen nyata dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

APA: Irfansyah, TR, "Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Analisis Regulasi, Penegakan Hukum, dan Strategi Pencegahan Berkelanjutan", in KABIRA, (Medan: Yayasan Konservasi Biru Hijau, 2026)

Donasi yang kamu salurkan melalui Konservasi Biru Hijau sangat berguna untuk melanjutkan kampanye penyelamatan berbagai isu lingkungan, melakukan investigasi dan riset terkait perusakan alam, mendorong solusi krisis iklim, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi ini. Dukungan kamu sangat kami butuhkan.

Belum terlambat untuk melakukan perubahan! Donasimu hari ini akan membantu memulihkan dan melindungi Bumi lewat kampanye yang kami lakukan.

Dengan berdonasi, kamu bisa ikut berkontribusi dengan memberikan donasi untuk riset, dokumentasi bukti kerusakan lingkungan, serta menjalankan kampanye dan kebijakan untuk memperbaiki kesehatan bumi kita.

Rawat bumi hingga kembali sehat bersama kami.

Kita membutuhkan perubahan sistemik, sehingga Nol Deforestasi hutan dapat dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya secara kolektif.

Belum terlambat untuk melakukan perubahan! Donasimu hari ini akan membantu memulihkan dan melindungi Bumi lewat kampaye kami.

Metode pembayaran untuk berdonasi dapat melalui rekening resmi kami

Jangan khawatir, kamu dapat mengetahui status donasi dan menanyakan pertanyaan seputar donasi yang kamu berikan dengan mengirimkan pesan dan tanya kepada Tim Supporter Care. klik disini

Donasi yang kamu salurkan melalui Konservasi Biru Hijau sangat berguna untuk melanjutkan kampanye penyelamatan berbagai isu lingkungan, melakukan investigasi dan riset terkait perusakan alam, mendorong solusi krisis iklim, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi ini.